Tokoh Wanita | Jangan Kaget, Haji 2027 Disebut Akan Lebih Berat karena Aturan Baru Arab Saudi | Penyelenggaraan ibadah haji 2027 diperkirakan menghadirkan tantangan yang lebih besar dibandingkan musim haji sebelumnya. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) agar tidak terlena dengan keberhasilan pelayanan haji 2026.
Peringatan tersebut disampaikan Irfan dalam agenda Doa dan Zikir Hari Khidmat Haji dan Umrah di Kantor Kemenhaj RI, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, hasil penyelenggaraan haji 2026 memang cukup menggembirakan. Tingkat kepuasan jemaah tercatat mencapai 93,2 persen.
Namun, capaian tersebut bukan alasan untuk mengendurkan persiapan. Justru, pengalaman selama penyelenggaraan haji 2026 harus menjadi bekal untuk menghadapi musim haji berikutnya.
Irfan menilai tantangan haji 2027 akan lebih kompleks, terutama karena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi serta dinamika biaya penyelenggaraan haji.
“2027 justru menjadi tahun yang lebih berat,” ujar Irfan.
Mengapa Haji 2027 Diperkirakan Lebih Berat?
Ada sejumlah faktor yang membuat penyelenggaraan haji 2027 membutuhkan persiapan lebih matang.
Salah satunya adalah perubahan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Kebijakan tersebut berkaitan dengan mekanisme penyediaan berbagai layanan bagi jemaah haji.
Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia harus menyesuaikan perencanaan penyelenggaraan dengan ketentuan baru yang berlaku di Arab Saudi.
Di sisi lain, persoalan biaya juga menjadi perhatian. Perubahan nilai tukar, harga bahan bakar penerbangan, serta kenaikan sejumlah komponen layanan di Arab Saudi dapat memengaruhi kebutuhan anggaran haji.
Sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan bahwa rancangan BPIH 2027 turut memperhitungkan perubahan biaya penerbangan dan sejumlah layanan di Tanah Suci.
Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH 2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, Bipih yang dibayarkan langsung oleh jemaah diusulkan sekitar Rp42,94 juta, sedangkan sisanya berasal dari nilai manfaat yang dikelola BPKH.
Perlu dicatat, angka tersebut merupakan usulan pemerintah dan bukan berarti menjadi biaya final yang pasti dibayarkan jemaah. Besaran akhirnya masih melalui proses pembahasan dan penetapan.
Arab Saudi Hapus Layanan Masyair Paket D
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian dalam persiapan haji 2027 adalah kebijakan layanan di kawasan Masyair.
Untuk musim haji 1448 H/2027 M, Pemerintah Arab Saudi meniadakan layanan Masyair paket D. Pemerintah Indonesia kemudian merencanakan penggunaan layanan Masyair paket C.
Masyair merupakan kawasan penting dalam rangkaian puncak ibadah haji, terutama Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Perubahan kategori layanan tersebut tentu membutuhkan penyesuaian dalam perencanaan penyelenggaraan haji Indonesia. Pemerintah harus memastikan kebutuhan jemaah tetap dapat terpenuhi meskipun skema pelayanan di Arab Saudi mengalami perubahan.
Karena itu, persiapan haji 2027 tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman dari tahun sebelumnya.
Biaya Haji Juga Menjadi Perhatian
Selain perubahan kebijakan Saudi, faktor biaya menjadi persoalan lain yang harus diperhitungkan sejak awal.
Menteri Haji dan Umrah sebelumnya menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing, harga avtur, serta biaya layanan di Arab Saudi.
Pemerintah bahkan mengusulkan kenaikan komponen biaya penerbangan dari sekitar Rp32 juta pada 2026 menjadi sekitar Rp40,53 juta per jemaah untuk rancangan 2027.
Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi harga avtur dan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dinamika geopolitik global juga dapat memberikan tekanan terhadap harga minyak dunia dan biaya penerbangan.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara kualitas pelayanan dan biaya yang harus ditanggung jemaah.
Pengalaman Haji 2026 Jadi Modal Penting
Meski tantangan semakin besar, penyelenggaraan haji 2026 memberikan pengalaman penting bagi Kemenhaj.
Kementerian Haji dan Umrah sendiri baru resmi dibentuk pada 8 September 2025. Musim haji 2026 menjadi salah satu pengalaman penting bagi kementerian tersebut dalam menjalankan penyelenggaraan haji secara mandiri.
Hasil survei kepuasan jemaah yang mencapai 93,2 persen menjadi salah satu capaian yang patut diapresiasi.
Namun, Irfan meminta jajaran Kemenhaj tidak menjadikan hasil tersebut sebagai alasan untuk merasa sudah cukup berhasil.
Menurutnya, pengalaman menghadapi berbagai persoalan selama penyelenggaraan haji harus digunakan untuk memperbaiki sistem dan pelayanan.
Semakin banyak persoalan yang sudah diketahui, seharusnya semakin matang pula persiapan untuk musim berikutnya.
Target Kepuasan Jemaah Harus Naik
Irfan juga menegaskan bahwa capaian kepuasan jemaah pada 2026 harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada 2027.
Jika pada 2026 tingkat kepuasan mencapai 93,2 persen, pemerintah menargetkan capaian tersebut dapat kembali ditingkatkan.
Artinya, keberhasilan haji 2027 tidak hanya diukur dari kelancaran keberangkatan dan kepulangan jemaah.
Pelayanan selama berada di Tanah Suci juga menjadi bagian penting. Mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, pembinaan, hingga layanan di kawasan Masyair harus dipersiapkan secara matang.
Kemenhaj juga perlu memastikan koordinasi antara petugas di Tanah Air dan Arab Saudi berjalan efektif.
Persiapan Haji 2027 Harus Dilakukan Lebih Awal
Perubahan kebijakan Arab Saudi menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah Indonesia.
Setiap perubahan aturan dari Pemerintah Arab Saudi dapat berdampak terhadap sistem pelayanan, perencanaan anggaran, hingga pengelolaan jemaah.
Karena itu, persiapan haji perlu dilakukan jauh sebelum musim keberangkatan tiba.
Pemerintah juga telah menghadapi mekanisme baru dalam pembayaran dan pemesanan sejumlah layanan haji. Pada persiapan haji 2027, negara pengirim jemaah harus menyesuaikan diri dengan tahapan pembayaran dan sistem yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Situasi tersebut membuat koordinasi menjadi semakin penting.
Jangan sampai perubahan aturan baru diketahui ketika waktu persiapan sudah semakin sempit.
Jemaah Diminta Tidak Panik
Pernyataan bahwa haji 2027 akan lebih berat bukan berarti jemaah harus khawatir bahwa ibadah haji akan menjadi tidak nyaman.
Peringatan tersebut lebih ditujukan kepada penyelenggara agar seluruh tantangan sudah dipetakan sejak jauh-jauh hari.
Bagi jemaah, hal terpenting adalah mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya.
Terlebih, pembahasan mengenai biaya haji 2027 juga masih berjalan sehingga masyarakat sebaiknya menunggu keputusan resmi mengenai besaran biaya yang harus dibayarkan.
Haji 2027 Diharapkan Lebih Baik
Mochamad Irfan Yusuf meminta seluruh jajaran Kemenhaj menjadikan pengalaman penyelenggaraan haji sebelumnya sebagai modal untuk bekerja lebih baik.
Capaian 2026 yang mencapai tingkat kepuasan 93,2 persen diharapkan tidak berhenti sebagai angka.
Justru, angka tersebut menjadi tantangan agar pelayanan pada musim haji berikutnya semakin baik.
Dengan adanya perubahan kebijakan Arab Saudi, dinamika biaya, serta berbagai tantangan teknis lainnya, persiapan haji 2027 memang membutuhkan perhatian lebih besar.
Namun, tantangan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki berbagai hal yang masih kurang.
Harapannya, jemaah Indonesia dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lebih aman, nyaman, mudah, dan tenang.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan penyelenggaraan haji bukan hanya tentang bagaimana jemaah berangkat dan kembali ke Tanah Air.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan mereka dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya di Tanah Suci.
